The smart Trick of reformasi intelijen indonesia That No One is Discussing

The 2011 Intelligence Law contains several articles open to numerous interpretations, which CSOs declare violate and override the Law on Public Liberty of Information of 2008. As an example, the Intelligence Legislation defines “intelligence strategies” as “data that can jeopardize national protection,” but provides no further more rationalization concerning the definition of “countrywide safety.

Similarly, the Omnibus Occupation Creation Legislation also limits the categories of communities involved in the planning in the AMDAL. The revised Posting 26 (two) no longer recognizes the participation of environmentalists and other related communities while in the AMDAL small business/action program, since it strictly permits just the involvement on the ‘immediately afflicted communities’.

Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.

period. With out a democratic process of checks and balances as well as development of the oligarchic federal government supported by military forces and businessmen, cronies from the rulers, President Soeharto applied intelligence to market not simply the interests of state security but additionally his have and his relatives’s political and economic pursuits.

atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Legislation No. one/PNPS/1965 about the Avoidance of Misuse and/or Defamation of Religions, which regulates spiritual defamation or blasphemy, imposes felony penalties of around five years’ imprisonment on persons or groups that “deviate” from The essential teachings with the official religions. This law could possibly be utilised against organizers and members of assemblies endorsing spiritual flexibility.

It isn't clear which authorities body is chargeable for registering societal businesses. Write-up eight of Legislation No. seventeen of 2013 on Societal Companies, which specified the registration authorities based upon the geographical standard of a corporation, was struck down because of the Constitutional Di Sini Court docket in December 2014. The federal government has not furnished a Government Regulation on this issue.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

Due to the fact the start of the 1998 reforms, the stress from civil society to carry out intelligence reform was not robust plenty of. Aside from the structural political modify which include democratic elections and amendments or cancellation of articles or blog posts on the Structure and authoritarian laws, the most crucial safety sector troubles ended up only marginally resolved.

Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi

[22] As a result, the military services bodies connected towards the civilian authorities finally carried out an intelligence ‘functionality’ to protect versus what the Orde Baru

Law No. 17 of 2013 stipulates that international CSOs can only be set up as foundations, not associations or societal corporations without having authorized entity position. The Regulation has a Specific classification of “societal corporations established by international citizens” (Chapter 13 of Legislation No.